KAMPAR, Penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang rekeningnya terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online perlu memperhatikan proses penyelesaian administrasi agar status bantuan dapat kembali diusulkan.

Informasi yang beredar mengenai “Prosedur Metode Stop Judi Online (Tobat)” memuat tiga dokumen utama yang perlu disiapkan, yaitu bukti penutupan rekening yang terdeteksi judi online, surat pernyataan berhenti judi online bermaterai, serta foto rumah tampak depan.

Namun, perlu dipahami bahwa informasi mengenai pengusulan kembali bansos bergantung pada hasil verifikasi dan pemadanan data serta ketersediaan kuota. Artikel ini menyajikan prosedur berdasarkan materi yang diberikan, bukan sebagai jaminan bahwa bantuan pasti kembali diterima.

Langkah tersebut juga sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan rekening untuk aktivitas judi online. PPATK menyebut rekening bank dan dompet elektronik masih menjadi bagian dari jalur transaksi judi online dan terus melakukan analisis serta penghentian sementara terhadap rekening yang terindikasi terkait aktivitas ilegal.

Tiga Persyaratan yang Perlu Disiapkan

Berdasarkan informasi prosedur yang beredar, penerima PKH dan BPNT yang perlu mengikuti proses tersebut diminta menyiapkan tiga dokumen.

1. Bukti Penutupan Rekening

Persyaratan pertama adalah bukti bahwa rekening yang terdeteksi berkaitan dengan judi online telah ditutup secara permanen.

Bukti tersebut dapat berupa screenshot notifikasi email dari pihak bank atau penyedia layanan yang menerangkan bahwa rekening telah ditutup.

Dokumen tersebut kemudian perlu dicetak untuk diserahkan kepada ketua kelompok masing-masing.

Pastikan bukti yang diberikan merupakan dokumen atau notifikasi resmi dari bank/penyedia layanan keuangan.

2. Surat Pernyataan Berhenti Judi Online

Persyaratan kedua adalah membuat surat pernyataan berhenti judi online.

Surat tersebut ditandatangani di atas materai Rp10.000.

Surat pernyataan kemudian dicetak dan diserahkan kepada ketua kelompok masing-masing.

3. Foto Rumah Tampak Depan

Persyaratan ketiga berupa foto rumah dari bagian depan.

Berbeda dengan dua dokumen sebelumnya, foto rumah dalam prosedur yang diberikan dapat dikirimkan melalui WhatsApp kepada ketua kelompok.

Setelah Dokumen Lengkap, Diserahkan ke Ketua Kelompok

Setelah seluruh persyaratan selesai disiapkan, penerima diminta mengumpulkan dokumen kepada ketua kelompok masing-masing.

Pembagiannya adalah:

• Bukti penutupan rekening: dicetak.
• Surat pernyataan berhenti judi online: dicetak.
• Foto rumah tampak depan: dikirim melalui WhatsApp.

Ketua kelompok kemudian meneruskan data yang telah terkumpul kepada pendamping untuk diproses lebih lanjut.

Data Kemudian Diinput ke Aplikasi SIKS-NG

Tahap berikutnya adalah penginputan data oleh pendamping ke dalam aplikasi SIKS-NG.

Setelah data dimasukkan, informasi tersebut selanjutnya akan menjalani proses pemadanan ulang dengan data PPATK, sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam materi.

Tahap pemadanan menjadi bagian penting karena yang akan dilihat adalah apakah rekening yang sebelumnya terindikasi berkaitan dengan judi online benar-benar sudah ditutup.

PPATK sendiri memang memiliki peran dalam menganalisis transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas judi online. Pada Semester I 2026, PPATK mencatat nilai perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun dalam 467,32 juta transaksi.

Jika Rekening Sudah Ditutup, Bansos Bisa Diusulkan Kembali

Berdasarkan informasi prosedur yang diberikan, apabila hasil pemadanan menunjukkan bahwa rekening yang terdeteksi berkaitan dengan judi online benar-benar sudah ditutup, maka data penerima dapat diusulkan kembali untuk menerima bantuan sosial.

Namun, pengusulan kembali tersebut tidak berarti bantuan otomatis langsung cair.

Materi prosedur secara tegas menyebutkan bahwa pengusulan kembali dilakukan selama kuota masih tersedia.

Artinya, terdapat proses verifikasi dan mekanisme administrasi yang tetap harus dilalui.

Mengapa Rekening dan Judi Online Menjadi Perhatian?

Penggunaan rekening untuk aktivitas judi online menjadi perhatian serius pemerintah karena rekening dapat digunakan sebagai sarana transaksi maupun penampungan dana yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.

PPATK pada Agustus 2026 melaporkan bahwa selama Januari–Juni 2026 terdapat deposit judi online sebesar Rp22,05 triliun melalui rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS. PPATK juga menyebut telah melakukan penghentian sementara transaksi pada ribuan rekening yang terkait hasil analisis perjudian online.

PPATK juga mengungkap bahwa pada 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari praktik jual beli rekening dan digunakan untuk deposit perjudian online.

Karena itu, masyarakat perlu menjaga rekening pribadi agar tidak dipinjamkan, diperjualbelikan, atau digunakan oleh orang lain untuk aktivitas yang melanggar hukum.

Jangan Sembarangan Memberikan Rekening kepada Orang Lain

Bagi penerima PKH maupun BPNT, rekening atau instrumen pembayaran yang digunakan untuk menerima bantuan sebaiknya dijaga dengan baik.

Jangan memberikan:

• PIN;
• OTP;
• password;
• kartu ATM;
• akses mobile banking;
• akses email;
• atau data perbankan kepada orang lain.

PPATK juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan PPATK. Lembaga tersebut menegaskan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang meminta uang, OTP, PIN, password, atau data pribadi dengan mengatasnamakan PPATK.

Ringkasan Prosedur Stop Judol untuk Penerima PKH dan BPNT

Secara sederhana, alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Rekening terdeteksi terkait judol
↓
Tutup rekening secara permanen
↓
Siapkan bukti penutupan rekening
↓
Buat surat pernyataan berhenti judi online bermaterai Rp10.000
↓
Siapkan foto rumah tampak depan
↓
Serahkan dokumen kepada ketua kelompok
↓
Ketua kelompok meneruskan kepada pendamping
↓
Data diinput melalui SIKS-NG
↓
Pemadanan data dengan PPATK
↓
Rekening dinyatakan benar-benar sudah ditutup
↓
Bansos dapat diusulkan kembali, selama kuota tersedia

Penting: Jangan Anggap Pengusulan Kembali sebagai Jaminan

Penerima PKH atau BPNT perlu memahami bahwa prosedur tersebut bukan berarti setelah rekening ditutup bantuan otomatis kembali diterima.

Pengusulan kembali masih bergantung pada hasil pemadanan, verifikasi administrasi, ketentuan program, serta ketersediaan kuota.

Karena itu, apabila Anda menerima informasi mengenai prosedur ini dari ketua kelompok atau pendamping, pastikan mengikuti arahan resmi yang diberikan di wilayah masing-masing.

Jika diminta menyerahkan dokumen perbankan atau data pribadi, pastikan pihak yang meminta benar-benar merupakan pihak yang berwenang. Jangan pernah memberikan PIN, OTP, password, atau kode keamanan rekening kepada siapa pun.

Kesimpulan

Penerima PKH dan BPNT yang rekeningnya terindikasi berkaitan dengan judi online perlu memperhatikan proses penyelesaian administrasi. Berdasarkan prosedur yang menjadi bahan informasi artikel ini, terdapat tiga hal utama yang perlu disiapkan, yakni bukti penutupan rekening, surat pernyataan berhenti judi online bermaterai Rp10.000, dan foto rumah tampak depan.

Dokumen kemudian dikumpulkan melalui ketua kelompok untuk diteruskan kepada pendamping dan diproses melalui SIKS-NG. Selanjutnya dilakukan pemadanan data dengan PPATK. Jika rekening dinyatakan benar-benar sudah ditutup, data dapat diusulkan kembali untuk bansos selama kuota tersedia.

Catatan: Informasi mengenai prosedur dan kemungkinan pengusulan kembali dalam artikel ini bersumber dari materi yang diberikan kepada redaksi. Untuk memastikan persyaratan terbaru dan status kepesertaan, penerima sebaiknya mengonfirmasi langsung kepada pendamping PKH/BPNT atau instansi sosial setempat.